Pernikahan Beda Agama Katolik Dan Islam

Catat! Ini Syarat dan Tata Cara Daftar Nikah secara Online

Esai ini mencoba mengeksplorasi pernikahan beda agama Katolik dan Islam dari berbagai sudut pandang yang kontroversial. Bagaimana pengertian perkawinan yang sah di Indonesia ditinjau dari UU Perkawinan; perkawinan beda agama yang terjadi sebelum pemberlakuan UU Perkawinan; dan perkawinan beda agama yang terjadi setelah lahirnya UU Perkawinan.

Pernikahan memiliki konsekuensi hukum, sosial, dan agama. Unsur hukum perkawinan termasuk dalam ikatan lahir atau ikatan formil, yaitu hubungan hukum antara suami istri, sedangkan aspek sosial perkawinan terkandung dalam ikatan yang menghubungkan mereka dengan orang lain atau masyarakat. Secara agama, ada ungkapan yang didasarkan pada konsep Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai landasan bagi terbentuknya keluarga yang bahagia dan langgeng. Hal ini sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 1 UU Perkawinan:

Sebagai bangsa yang berlandaskan Pancasila, dimana Tuhan Yang Maha Esa adalah perintah pertama, pernikahan tidak dapat dipisahkan dari agama. Spiritualitas, sehingga pernikahan tidak hanya mencakup komponen lahiriah/fisik, tetapi juga komponen internal/spiritual yang signifikan.

Arti Perkawinan

Perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum juga memiliki implikasi hukum. Adanya akibat hukum sangat penting bagi legitimasi perbuatan hukum tersebut. Menurut Pasal 2 UU Perkawinan. Perkawinan adalah sah selama dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan sistem kepercayaan. Setiap perkawinan dimasukkan ke dalam pencatatan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

UU Perkawinan sangat menjunjung tinggi hukum agama dan kepercayaan masing-masing calon mempelai dalam menilai keabsahan suatu perkawinan. Keadaan ini secara jelas dinyatakan dalam Pasal 2 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing”. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa tidak ada perkawinan yang tidak dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya.

Menurut Para Ahli Arti Nikah Beda Agama

Prof. Dr. Hazairin SH secara gamblang dan tegas menyatakan bahwa umat Islam tidak boleh menikah dengan cara yang bertentangan dengan ‘aturan agamanya sendiri’. Begitu pula dengan Kristen dan Hindu. Akibatnya, pernikahan antarbudaya secara efektif tidak mungkin dilakukan oleh calon wanita dari berbagai agama. Sebab, selain ketentuan Pasal 2, mereka tidak dapat menggunakan ketentuan perkawinan campuran Bab XII, Pasal 57 UU Perkawinan, yang tidak mengatur perkawinan beda agama.

Umat ​​Islam yang merupakan mayoritas masyarakat Indonesia sangat menghargai Pasal 2 (1), karena pasal itu menghilangkan gagasan perkawinan ‘sekuler’ dan juga tidak memungkinkan bagi seorang muslim untuk menikah dengan laki-laki atau perempuan musyrik. , karena pernikahan ini dilarang (tidak sah) menurut hukum Islam (fiqh). Ada larangan bagi umat Islam. Pernikahan beda agama sangat penting dilakukan karena menurut undang-undang pernikahan warisan Belanda dalam bentuk GHR, warga negara Indonesia diizinkan untuk melakukan pernikahan beda agama Katolik dan Islam.

Definisi Menikah Menurut Islam

Perkawinan sah jika dilakukan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing; bagi umat Islam, ini juga berarti bahwa pernikahan tidak boleh bertentangan dengan ajaran Al-Qur’an. Sementara itu, Al-Qur’an melarang seorang laki-laki atau perempuan Muslim menikah dengan seorang musyrik.

Menurut Pasal 66 UU Perkawinan, Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Peraturan Perkawinan Kristen Indonesia (Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers, S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers, S. 1933 No. 74), dan Peraturan Perkawinan Campuran (Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers, S. 1933 No. 74 158 Tahun 1898) dan undang-undang lain yang mengatur tentang perkawinan dianggap tidak sah sampai taraf yang diatur dalam undang-undang ini.

Menurut persyaratan Pasal 66, aturan GHR tentang pernikahan beda agama tidak berlaku lagi, sedangkan pernikahan campuran didefinisikan berbeda dalam UU Perkawinan. Namun, berdasarkan Pasal 66, banyak ahli hukum yang menegaskan bahwa ada kekosongan hukum seputar pernikahan beda agama Katolik dan Islam. Karena Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur perkawinan campuran berbagai agama, dan Pasal 66 mengatakan bahwa undang-undang perkawinan sebelumnya diganti selama Undang-Undang Perkawinan yang sekarang mengaturnya.

Menurut persyaratan Pasal 66, aturan GHR tentang pernikahan beda agama tidak berlaku lagi, sedangkan pernikahan campuran didefinisikan berbeda dalam UU Perkawinan. Minimnya ketentuan perkawinan beda agama dalam UU Perkawinan juga menimbulkan keraguan terhadap aturan perundang-undangan yang menjadi pedoman pelaksanaannya.

Pernikahan beda agama menjadi kendala dalam banyak kasus di Jakarta, seperti pasangan Muslim Duddy dan Christian Sharon, yang dipaksa menikah di gereja lokal ketika Kantor Catatan Sipil menolak untuk mencatat pernikahan mereka dan memberikan akta nikah publik kepada Kua. Seorang wanita tua, Boy Bolang dan Aditya, yang sedang menunggu surat nikah dari Departemen Luar Negeri Jakarta Barat, dan Jamal Mirdad, seorang Muslim, dan Lidia Kandau, seorang Protestan, yang menunda pernikahan mereka selama dua bulan sambil menunggu proses pengadilan tetapi akhirnya mendapat izin dari Kantor Catatan Sipil. DKI Jakarta